🪄 Jenis Jenis Perikatan Dan Contohnya In it something is also idea good, agree with you.

Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi Pasal 1233 KUH Perdata Perikatan yang bersumber dari perjanjian Perikatan yang bersumber dari undang-undang Kedua pembagian tersebut akan dibahas dalam artikel tersendiri. Sedangkan berdasarkan bentuk prestasinya, perikatan dapat dibedakan menjadi Pasal 1234 KUH Perdata Perikatan untuk memberikan sesuatu Menurut ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata, perikatan untuk memberikan sesuatu mewajibkan si berutang debitur untuk menyerahkan suatu kebendaan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada waktu penyerahan. Dalam hal ini menyerahkan kebendaan adalah kewajiban pokok. Sedangkan merawat adalah kewajiban preparatoir, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda tersebut. 1Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta Prestasi Pustaka, 2006, Hlm. 231. Sedangkan sebagai bapak rumah yang baik maksudnya adalah agar benda tersebut dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan kewajaran yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak merugikan si yang akan menerima. 2Ibid. Perikatan untuk berbuat sesuatu Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan perjanjian. 3Ibid. Contohnya adalah perjanjian untuk membangun rumah, mengosongkan lahan, atau membuat karya seni. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu Yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. 4Ibid., Hlm. 233. Misalnya perjanjian antara pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari pesaing pabrik tersebut, atau perjanjian agar pabrik tidak memasarkan produk tertentu ke distributor lain.

Dalam perikatan atau perjanjian,apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang,sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal,dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika,maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Selain perikatan yang paling sederhana tersebut,menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan yang lebih rumit yaitu Perikatan bersyarat Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata. Perikatan mana suka Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata. Perikatan tanggung menanggung Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata. Perikatan dengan ancaman hukuman Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata. 1.Perikatan bersyarat Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi,baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu,maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut Pasal 1253 KUH Perdata. Jadi perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu,terjadi atau tidak terjadi. Perikatan bersyarat tersebut dibedakan 2 macam yaitu Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh,yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya Saya berjanji jika saya keluar negeri akan menyewakan rumah saya. Disini perjanjian sewa menyewa rumah akan lahir apabila saya keluar negeri. Perikatan bersyarat dengan syarat batal,yaitu dimana perikatan yang sudah ada,justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misalnya Saya berjanji bahwa apabila saya kembali dari luar negeri,rumah yang saya sewakan akan kembali. Syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi,menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula,seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. 2.Perikatan dengan ketetapan waktu Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya,ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau Apabila saya menyewakan rumah saya mulai tanggal 1 Januari 2014,ataupun menyewakan sampai 1 Januari lainnya yaitu bahwa saya akan menjual sawah saya apabila sudah panen. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap untuk kepentingan si berutang,kecuali sifat perikatannya sendiri atau keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditetapkan,tidak dapat ditagih sebelum waktu itu apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali. 3.Perikatan mana suka/alternatif Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata Dalam perikatan semacam ini,si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian,tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Hak memilih ini ada pada si berhutang,jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada si Si A mempunyai tagihan uang Rp kepada B seorang petani yang sudah lama tidak dibayarnya. Sekarang si A membuat suatu perjanjian dengan si B, bahwa si B akan dibebaskan dari hutang jika ia menyerahkan kuda miliknya atau 10 kwintal padi miliknya. Apabila salah satu objek yang diperjanjikan dalam perikatan mana suka musnah atau tidak dapat diserahkan,maka perikatan mana suka itu menjadi perikatan murni. Jika kedua barang itu hilang dengan kesalahan si berhutang,maka ia diwajibkan membayar harga yang paling akhir dari barang yang sudah hilang. 4.Perikatan tanggung menanggung Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata Dalam perikatan semacam ini,disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitor,maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitor,akan membebaskan debitor-debitor lainnya. Dalam hukum perjanjian ada suatu aturan,bahwa tiada perikatan dianggap tanggung menanggung,kecuali hal itu dinyatakan diperjanjikan secara tegas,ataupun ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam pasal 18 KUH Dagang dinyatakan bahwa dalam perseroan firma,tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas segala perikatan firma. Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditor dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif, sedangkan perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang debitor dinamakan perikatan tanggung menanggung pasif. 5.Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan,pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya,tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini. Dapat dibagi menurut sifatnya,misalnya Suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya yang tidak dapat dibagi Misalnya Kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda,karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah,tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi lagi Misalnya perikatan membuat jalan. Akibat hukum yang penting dari perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi tersebut yaitu Dalam hal perikatan tidak dapat dibagi,maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitor,sedangkan masing-masing debitor diwajibkan memenuhi prestasi tersebut dan yang lain sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari 1 kali. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi,tiap-tiap kreditor hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut,sedangkan masing-masing debitor juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya. 6.Perikatan dengan ancaman hukuman Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang,untuk jaminan pelaksanaan perikatannya,diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Tujuan perikatan dengan ancaman hukuman tersebut ada 2 yaitu Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi debitor supaya ia memenuhi kewajibannya. Untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya,sebab berapa besar kerugian itu harus dibuktikan oleh kreditor. Dalam perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat,kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 KUH Perdata,hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah dipenuhi.

MACAM MACAM HUKUM PERIKATAN 16 May 2021 Perikatan murni Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika maka perikatan semacam ini disebut Perikatan Murni Bersahaja Subekti, 1979 4. Perikatan bersyarat Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut ter- jadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut Pasal 1253 KUH Perdata. Mengingat syarat dalam ketentuan pasal tersebut maka terdapat dua macam perikatan bersyarat Perikatan bersyarat tangguh Perikatan bersyarat batal Perikatan dengan ketepatan waktu Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya Pasal 1268 KUH Perdata. Perikatan dengan Ketetapan Waktu bertolak belakang dengan Perikatan Ber- syarat. Karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan. Adapun ketetapan waktu yang diberikan kreditur atau Hakim ke- pada debitur untuk masih dapat memenuhi perikatannya disebut termede grace waktu yang bertujuan mengampuni debitur dari wanprestasi. Misalnya, terdapat dalam perjanjian timbal balik dengan syarat putus, dalam hal itu Hakim dapat memberikan jangka waktu satu bulan lagi kepada debitur untuk memenuhi prestasinya Badrulzaman, 1995 59. Perikatan manasuka Perikatan semacam ini diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata yang ber- bunyi "Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain." Hak memilih itu ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak si berpiutang Pasal 1273 KUH Perdata. Misalnya, si Ali mempunyai tagihan uang kepada si Badu yang sudah lama tidak dibayarnya. Kemudian Ali mengadakan perjanjian dengan Badu, bahwa Badu akan dibebaskan oleh Ali atas utangnya jika saja ia mau menyerahkan mobil atau motor kesayangannya. Menurut Badrulzaman 1995 60, Perikatan Manasuka dapat ber- ubah menjadi Perikatan Murni Bersahaja dengan beberapa cara, yaitu bila salah satu dari barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan Pasal 1274 KUH Perdata; bila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah Pasal 1275 KUH Perdata; bila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahan si berutang tidak lagi dapat diserahkan Pasal 1275 KUH Perdata. Perikatan tanggung-menanggung Perikatan Tanggung-menanggung atau Perikatan Tanggung Renteng terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang ini yang lazim, dikenal dengan sebutan “Perikatan Tanggung-menanggung Aktif ”, sedangkan bila sebalik- nya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut “Perikatan Tanggung- menanggung Pasif ” Pasal 1280 KUH Perdata. Dalam hal Perikatan Tanggung-menanggung Aktif, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Sebaliknya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu juga pembayaran yang dilakukan seorang debitur kepada seorang kreditur membebaskan debitur terhadap kreditur lainnya. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata me- nyangkut soal peristiwanya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang hasil bumi merupakan perikatan dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda, merupakan perikatan tidak dapat dibagi. Perikatan dengan ancaman hukuman Perikatan dengan Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemi- kian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi Pasal 1304 KUH Perdata. Sumber Buku Hukum Perikatan by I Ketut Oka Setiawan

^{Berdasarkanisinya, pantun dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut: Pantun nasehat; Pantun nasehat memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasehat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Contoh: Ada anak bermain gitar Gitar dipetik musik mengalun Jika ingin menjadi pintar Belajarlah dengan giat dan tekun} Jenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbPajak merupakan kewajiban yang tak dapat dihindari oleh setiap warga negara. Hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membangun atau memperbarui fasilitas layanan publik. Jenis pajak sendiri juga beragam berdasarkan kegunaannya buku Hukum Pajak karya Adrian Sutedi 20111, dilihat dari segi ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sedangkan dari prespektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban menyetorkan uang kepada Pajak di IndonesiaJenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbApabila terjadi penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk mengenal pajak lebih lanjut, simak uraiannya berikut Berdasarkan Cara PemungutanJenis pajak ini, dibagi lagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Pajak Kendaraan tidak langsung, ialah pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. Seperti h Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Berdasarkan SifatnyaMenurut sifatnya, pajak ini terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah jenis pajak yang pengenaannya melihat kondisi atau keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan PPh.Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak Subjek Pajak ataupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN.3. Berdasarkan Lembaga PemungutSementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak pajak yang dikelola oleh administrasi pajak pusat adalah . Unit kerja yang mengelola pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP, Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pusat DJP. Beberapa pajak yang termasuk dalam wewenang pemerintah pusatPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PPNPajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak Bumi dan Bangunan PBB Adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh pajak daerah yaituPajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atasPajak Kendaraan Bermotor PKB;Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB;Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB;Pajak Air Permukaan PAP;Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Opsen Pajak MBLBSedangkan, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atasPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB;Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT;Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB; danOpsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Opsen BBNKB.Unit Administrasi Pajak DaerahKantor Dinas Pendapatan DaerahKantor Pajak Daerah; atauKantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah penjelasan mengenai jenis pajak yang berlaku di Indonesia lengkap dengan contohnya. Semoga bermanfaat!

Dariketiga jenis usaha tersebut masing-masing dibedakan menurut jumlah kekayaan dan hasil penjualan tahunan yang didapatkan. Kelas usaha mikro. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki pendapatan maksimal Rp 300 juta setiap tahunnya. Kelas usaha Kecil.

^{Apa antonim atau lawan kata perikatan ? Halaman ini menampilkan antonim atau lawan kata dari perikatan. Antonim perikatan adalah perceraian; Sinonim dan Antonim Pernikahan [n] akad nikah, ijab kabul, ijab nikah, perbauran, perikatan, perjodohan, perkawinan, pertalian, pertemuan Kesimpulan Menurut Sinonim dan Tesaurus Bahasa Indonesia, Antonim dari kata perikatan adalah perceraian; Pustaka Antonim perikatan, tanggal akses 03 April, 2023. Tautan perikatan} SidiqFadhil mentakrifkan jatidiri Melayu dalam pentakrifan konseptual iaitu berdiri di atas dua asas utama: agama dan budaya Di antara cara hidup yang terpenting yang berhubung rapat dengan ad-Din ialah masjid (Abdul Rahman, 1981) Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Kenali perikanan dan jenis-jenis perikatan Definisi perikatan yakni hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak atas penampilan sementara itu pihak lain bertugas antara mewujudkan penampilan yang analisis hukum perdata lebih lanjut perikatan sama dengan mengacu dalam perumusan buku lll Burgerlijk wetboek BW tersimpul bahwa perikatan yang objeknya lebih Dari satu di antara nya yaitu sebagai berikut A. Perikatan alternatifPerikatan alternatif adalah perikatan yangMempublikasikan kepada debitor atau kriditor atau debitur untuk memilih satuSatu dari dua atau lebih kewajiban atas kinerjanya. B. Perikatan generikPerikatan generik adalah perikatan yang objek nya menetapkan menurut jumlah dan jenis. Pada petikatan generik kreditor akan menyetujui kinerjanya dengan standar umum. Karena memiliki dampak atau hasil yang sesuai dengan jenis kinerja yang di setujui dalam kelompok objek Perikatan fakultatifPerikatan fakultatif adalah perikatan yang membiarkan debitor untuk mengisi kewajiban yang lain jika ia tidak dapat memenuhi kewajiban yang singgung antara perikatan alternatif dengan perikatan singgung kedua macam jenis perikatan ini yaitu adanya penggantian dalam melaksanakan kerjanya yang Perikatan kumulatif adalah perikatan dengan kinerja seperti menyerahkan/melakukan lebih dari satu objek perikatan pelaksanaan kinerja salah satu atau sebagian objek kinerja tidak membebankan debitor dari kewajibannya. Si berutang wajib mencukupi seluruh kinerja yang telah di setujui dalam komitmen jenis-jenis perikatan yang terdapat dalam hukum perdata pada prinsipnya dari semua jenis di atas. Misalanya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan jika tidak dapat menjalankan kewajiban lalu mereka wajib menopang ganti biaya. Penulis Ipat Fatimah Lihat Hukum Selengkapnya

DariUsaha Sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Dari Pendapatan Lain, bisanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil

Word Definitions Text Translation Dictionary Thesaurus Sinonim Kata Tulis kata dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris Tesaurus Bahasa Indonesiasinonimakad, habitat, hubungan, janji, koalisi, komitmen, kontrak, pergabungan, perhubungan, perjanjian, perkaitan, perkumpulan, permufakatan, persatuan, persekutuan, perserikatan, persetujuan, pertautan, rangkaian, susunan, syarikat, Visual ArtiKataExplore perikatan in > Cari berdasar huruf depan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Situs lain yang mungkin anda suka • Kamus Bahasa Indonesia • Rima Kata ..Obfuscated by 2011-2023. Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia dan Inggris. Source & Disclaimer. OK. .

kqktwh065o.pages.dev/228

kqktwh065o.pages.dev/350

kqktwh065o.pages.dev/53

kqktwh065o.pages.dev/159

kqktwh065o.pages.dev/386

kqktwh065o.pages.dev/406

kqktwh065o.pages.dev/486

kqktwh065o.pages.dev/374

jenis jenis perikatan dan contohnya